DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BLORA

C A R I

PEMBAHASAN RANPERDA KEARSIPAN

Tanggal 13 Februari 2018 telah dilakukan pembahasan Ranpersda tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Blora, bertempat di Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah. Perda ini disusun antara lain menimbang untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak rakyat, serta menjaga sistem kearsipan 

yang dinamis. Hal tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang andal.

pembahasan ranperda arsip 2.jpeg - 129.45 KB

     Dalam menghadapi tantangan kemajuan jaman yang semakin pesat, dan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu penyelenggaan kearsipan di pemerintahan daerah, BUMD, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, desa/kelurahan, dan perorangan, yang dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan..
     Selanjutnya berdasar ketentuan pasal 6 ayat 3 UU Nomor 43 tahu 2009 tentang kearsipan dan pasal 143 Peraruran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan kearsipan di Daerah.
Layanan Kearsipan

Statistik 2

Pengunjung
7
Artikel
48
Jumlah Tampilan Artikel
11136
gercek turk sikisleri
izmit escort